Kabarno.com, Jakarta – Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah untuk serius memberikan perhatian terhadap pelaku usaha UMKM. Salah satunya dengan membuka badan atau lembaga khusus yang memperhatikan pelaku usaha kecil tersebut.
Menurutnya selama ini pembinaan kepada UMKM belum mampu dilakukan pemerintah secara maksimal. Apalagi melalui paket kebijakan ekonomi ke 16 tersebut, Presiden Jokowi telah meminta agar UMKM didongkrak pasarnya hingga ekspor.
“Paket kebijakan ekonomi 16 disebutkan ada keberpihakan kepada UMKM. Tapi Sayangnya Kementerian Koperasi dan UKM tidak bisa menerjemahkan dengan tuntas kebijakan tersebut,” kata Ikhsan, Senin (5/2).
Dia mengatakan sekitar 23 lembaga negara selama ini melakukan pembinaan terhadap UMKM. Namun hal itu dinilai tumpang tindih, apalagi masing-masing lembaga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga solusi membuat badan khusus UMKM dianggap tepat.
Selama ini, Kemenkop dan UKM lebih fokus pada koperasi. Jumlah UMKM mencapai 60 juta usaha tersebut ditengarai membuat kementerian kewalahan, sampai akhirnya tidak terfokus memberikan pembinaan dan perhatian.
Pihaknya meminta pemerintah memberikan keberpihakannya secara nyata kepada pelaku UMKM. Misalnya pembinaan secara berkesinambungan pada seluruh sisi yang dilakukan oleh asosiasi dengan dukungan pemerintah. Pasalnya, potensi UMKM cukup tinggi untuk pembangunan ekonomi.
Akumindo mendorong pemerintah dapat merealisasikan permudahan izin ekspor dan izin lainnya. Pemberian insentif kepada pelaku usaha pemula potensial serta kemudahan pinjaman keuangan dari bank menjadi beberapa pokok penting yang mesti diperhatikan.
“Misalnya ada UMKM yang sudah ada permintaan ekspor, bagaimana pemerintah bisa mendampingi untuk produksi dan peminjaman dananya,” ujarnya.
Untuk diketahui sejak akhir Januari, pemerintah mulai mendengungkan keberpihakan terhadap usaha UMKM. Pasalnya sektor ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Air.(fdl)
