Dinten meniko, Rabu Pahing 19 Agustus 2020, Menteri Sosial Juliari P Barubara, rawuh wonten ing Kulon Progo. Kabupaten ingkang sisih kilen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meniko ditetapkan dados Kawasan Siaga Bencana (KWSB).
Kawasan Siaga Bencana yang kedelapan di seluruh Indonesia itu, meliputi Kapenewon Temon, Kapenewon Karangwuni, Kapenewon Panjatan, serta Kapenewon Galur.
Mensos menjelaskan pengembangan KWSB dilakukan sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Kulonprogo, DIY.
“Arahan presiden jelas, tingkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Dipilihnya Kulonprogo sebagai daerah KwSB karena memang disini rawan bencana. Kementerian Sosial mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia termasuk disini,” kata Juliari
Pengembangan KwSB ini, dikatakan Mensos merupakan bentuk kegotongroyongan karena jika hanya mengandalkan personil TNI, Polri, Tagana dan unsur pemerintah lainnya penanganan bencana tidak akan maksimal. “Berapa jumlah personil pemerintah tentu masih kurang,” jelas Mensos.
Pada tahap awal, KwSB dikembangkan di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah serta Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran), Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap), Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).
“Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tinggi dan berada pada jalur Megathrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana, namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana,” kata mantan anggota DPR dua periode ini.
Mensos menambahkan pengembangan kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk mengantisipasi bahaya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bahkan kemungkinan terjadinya Megathrust karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat memicu tsunami.
Sebelum dilakukan pencanangan KSB, Kemensos telah lebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan para stakeholder terkait.
Rapat koordinasi, disebut Juliari menjadi momentum menyelaraskan komunikasi dan langkah seluruh mitra kerja Kemensos di tingkat provinsi, kota/kabupaten, maupun kecamatan hingga desa.
“Kementerian Sosial hanya salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam, sedangkan penanganan bencana alam harus dilakukan secara terpadu, baik di pusat maupun daerah, pada semua tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca bencana,” pungkasnya.
Juliari menjelaskan didalam KwSB masyarakat diberikan edukasi dan simulasi bagaimana mengantisipasi jika terjadi bencana dengan tujuan agar warga tahu harus apa saat bencana melanda.
“Saat bencana terjadi, warga kawasan siaga bencana sudah benar-benar ready. Itu yang penting,” jelas Juliari.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin mengatakan KSB fokus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pengembangan KSB juga memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanggulangan Bencana yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.
“Dalam edukasi ini Kementerian Sosial mengembangkan Community Based Disaster Management atau Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang diimplementasikan dalam program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB),” kata Pepen.
KwSB yang dikembangkan Kemensos saat ini menurut Pepen memiliki jangkauan yang semakin luas. KwSB kini mencakup daerah-daerah rawan bencana yang berbatasan antar-kabupaten dan/atau antar-provinsi.
Dalam kesempatan ini Kemensos juga memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten Kulonprogo dan propinsi DIY sebesar Rp.1.601.808.000 yang terdiri dari Bantuan Logistik untuk 4 Lumbung Sosial KSB sebesar @ Rp.160.059.350 dengan total Rp. 640.237.400.
Bantuan truk serbaguna 1 unit senilai Rp. 445.012.500, bantuan motor dapur umun 1 unit senilai Rp.55.608.300. Sedangkan bantuan bantuan logistik untuk propinsi DIY senilai Rp. 460.949.800.(kib)
