Semarang,kabarno.com– Debat Pilkada Jawa Tengah 2024 kembali memanas saat calon gubernur Ahmad Luthfi dari pasangan nomor urut dua menantang lawannya, Andika Perkasa, soal solusi bagi desa-desa di timur Jawa Tengah yang masih minim akses dan fasilitas.
Menyoroti fakta bahwa Jawa Tengah memiliki 7.810 desa dan 753 kelurahan, Luthfi bertanya tentang rencana Andika dalam meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah-wilayah yang terpencil.
Andika menjawab dengan gagasan pemenuhan koneksi internet untuk seluruh desa di Jawa Tengah, mengingat penetrasi internet saat ini baru mencapai 82 persen, yang masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.
Ia mengusulkan penggunaan satelit, termasuk Telkom Mangosky dan Starlink, sebagai langkah untuk menyediakan akses internet ke desa-desa yang masih berada dalam area blackspot.
Namun, jawaban Andika langsung mendapat tanggapan kritis dari Luthfi. Dengan nada tegas, Luthfi mengungkapkan bahwa meskipun akses internet penting, masih ada persoalan besar yang lebih mendesak untuk desa-desa di wilayah ujung timur Jawa Tengah, seperti Desa Temparak, yang sebagian besar dihuni oleh nelayan.
Menurut Luthfi, kebutuhan nelayan tidak sekadar internet, tetapi perhatian lebih mendalam terhadap masalah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
Ia menyoroti berbagai kendala yang dihadapi nelayan, mulai dari pendangkalan muara hingga harga ikan yang sangat rendah, seperti ikan kembung yang hanya dihargai Rp 3.000 per kilogram.
“Ada hal yang menggelitik dari 7.810 desa, bahwa blackspot di 102 desa itu bisa terpenuhi dengan internet. Tapi bagaimana dengan desa-desa di ujung timur Jateng? Di sana ada Desa Temparak yang isinya nelayan,” kata Luthfi, Rabu 30 Oktober 2024.
“Pimpinan tidak perlu hebat, tapi pimpinan harus tahu,” ujarnya.
Menurut Luthfi, seorang pemimpin harus turun langsung ke lapangan dan memahami permasalahan riil yang dihadapi warga, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir dan hidup sebagai nelayan.
Selain menghadapi tantangan alam seperti pendangkalan muara yang mengganggu aktivitas melaut, para nelayan juga membutuhkan perhatian terhadap biaya bahan bakar solar yang tinggi dan sulitnya mengakses pasar dengan harga jual yang adil.
Luthfi menegaskan bahwa bagi dirinya, pemimpin harus mampu memahami detail setiap permasalahan di berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur digital, tetapi juga kesejahteraan ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka.
Ia mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu memberikan solusi komprehensif bagi seluruh masyarakat, bukan hanya yang berada di area dengan akses teknologi yang baik. (*)
