Kemiskinan akan terus berlangsung di masyarakat tanpa usaha terus-menerus yang berkesinambungan. Memutus mata rantai kemiskinan membutuhkan perjuangan lintas generasi, tidak cukup satu generasi saja.
Sebab kemiskinan cepat menular, masyarakat miskin akan meninggalkan kemiskinan kepada generasi selanjutnya. Untuk menjaga agar kemiskinan tidak menular dan tidak menjadi warisan generasi sesudahnya, perlu pemberdayaan lintas generasi.
Masyarakat miskin umunya tidak memiliki kemampuan dalam banyak hal. Mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan modal. Mereka juga tidak memiliki kesempatan berusaha. Untuk itu pemberdayaan bermakna untuk membuka akses bagi masyarakat miskin.
Mereka yang tidak memiliki akses modal, dibangun kelompok bersama orang miskin dan orang kaya agar memiliki kekuatan untuk menghadapi pemilik modal dan perbankan. Masyarakat miskin mulai berkenalan dengan perbankan melalui gerakan menabung. Setelah mulai berkenalan dengan perbankan, mayarakat miskin dapat berlatih berusaha dan memanfaatkan modal yang tersedia di perbankan.
“Mereka tidak memiliki kemampuan memahami bahwa dirinya miskin,” kata Hasto Wardoyo. Mengatasi orang miskin harus diagnosis satu persatu. Selama ini pemerintah cara mengatasi orang miskin itu seperti mengatasi orang sakit saja. Semua diberi parasetamol sehingga panasnya turun, padahal sebabnya beda-beda. Kulon Progo menangani orang miskin, masing-masing keluarga beda penyebabnya sehingga interfensinya juga beda-beda.
Bupati yang terbiasa menangani pasien dengan diagnosir berbeda-beda, melihat kemiskinan secara utuh menyeluruh. Memandang masyarakat miskin secara benar, tidak digebyah-uyah sehingga semua orang miskin mendapatkan bantuan langsung tunai. Sebab bantuan langsung sering menyesatkan, masyarakat menjadi konsumtif beranggapan toh akan mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan tunai sering salah sasaran, tidak membantu dan tidak memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.
Sering kali bantuan langsung menjadi sumber sengketa, di masyarakat sering dipandang tidak adil karena data orang miskin berbeda-beda. Orang yang di masyarakat terlihat lebih miskin justru tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan masyarakat yang dalam ukuran umum mampu justru mendapatkan bantuan tunai.
Protes warga sering menjadi masalah bagi pemerintah, padahal data yang dipakai berbeda antara ukuran masyarakat dan data resmi dari pemerintah melalui sensus Biro Pusat Statistik (BPS). Untuk itu bantuan untuk masyarakat miskin perlu data terpilah yang langsung diambil dari masyarakat sehingga kesalahan dapat diminimalisir. Pendataan langsung dan dilakukan up date secara berkala.(bersambung)
