Yogyakarta, KABARNO : Pemda DIY telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar 42 miliar rupiah guna mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan ketentuan pusat yakni 2,5% dari total APBD.
Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan dari besaran anggaran ini juga akan dilakukan audit dari sisi konsistensi perencaanaan dari RKPD.
“Jumlah uang yang dianggarkan ini memang tidak sedikit, maka dilakukan penyesuaian anggaran untuk penyediaan MBG termasuk juga penataan anggaran untuk dana insentif fiskal,” ungkap Ni Made di Kantor Bappeda DIY, Senin (06/01/2024).
Dijelaskan Ni Made, MBG merupakan kewenangan pusat dan sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional. DIY hingga saat ini belum mendapatkan mendapatkan Juklak dan Juknis dari pusat, sehingga program tersebut belum terlaksana meskipun persiapan sudah selesai.
Meskipun begitu, beberapa bulan yang lalu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah memanggil seluruh komponen OPD untuk menyiapkan program tersebut. Sudah ada rapat koordinasi dan pemetaan untuk melaksanakan program makan bergizi.
Ni Made menjelaskan, DIY telah berupaya untuk memaksimalkan kontribusi terkait dengan logistik yang akan disebarkan kepada penerima. DIY dipastikan mampu menyuplai bahan baku pangan yang akan dipergunakan sebagai dukungan program. Hal ini sudah dipastikan kesiapan melalui potensi pertanian, perikanan, distribusi dan dari segi perdagangan.
“Seperti misalnya beras, DIY dipastikan aman. Dari estimasi kebutuhan sekitar 10,6 ribu ton/tahun. Sementara total produksi DIY sedikitnya 546 ribu ton/tahun. Sayur mayur pun demikian, meskipun tidak dapat dicukupi oleh pertanian, namun sudah didukung dengan suplai daerah di sekitarnya,” katanya.
“Secara aksesibilitas untuk pemenuhan komoditas pangan ini sangat mudah ya, karena di mana-mana ada pusat-pusat penjualan atau pusat pasar-pasar tradisional untuk memenuhi dari sisi bahan baku,” imbuh Made.
Terkait waktu pelaksanaan, apabila petunjuk teknis dan implementasi di lapangan termasuk sasaran seperti apa sudah diterima, DIY akan segera melakukan kick off program MBG tersebut.
“Ada 3 SPPG di DIY yang kalau menurut informasi awal bahwa satuan pelayanan ini dari sisi penanggung jawab ada 40 orang melayani 3000-an penerima. Setahu kami pilot project untuk program ini hanya di Kulon Progo saja. Tetapi per 6 Januari ini kami belum terinfo secara detail di mana saja,” jelas Ni Made.
Terpisah, Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan alokasi anggaran untuk MBG diharapkan tidak menggeser alokasi anggaran untuk program prioritas.
“Apa saja yang digeser apa saja, kami tidak dilibatkan. Jika dilibatkan, kami pasti ada prioritas. Harapannya yang digeser bukan yang urgent. tapi mana yang urgen dan mana yang bukan, juga sulit,” kata Nuryadi di DPRD DIY, Senin, (6/1/2025).
Nuryadi berharap program tepat sasaran.
“Mudah-mudahan anggarannya sampai ke yang berhak menerima,” jelasnya. (WUR)
