Yogyakarta, KABARNO : Upaya menurunkan angka kemiskinan masih menjadi PR besar bagi DIY. DPRD DIY pun mendorong optimalisasi dana keistimewaan DIY untuk penanganan kemiskinan di DIY.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi mengakui sudah begitu besar alokasi anggaran dikucurkan untuk penanganan kemiskinan di DIY namun hasilnya belum memuaskan.
“Ada APBD ada danais tapi kemiskinan tidak pernah bergerak, gak bergeming. Padahal setiap tahun anggaran kita push,” kata Nuryadi, Senin, (2/12/2024).
Menurut Nuryadi, perlu perubahan pola dan sasaran penanganan kemiskinan. Selama ini berbagai program bansos sudah dikucurkan namun hasilnya belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Di 2025 kita akan mencoba untuk membuat kategori miskin itu. Kita akan berbenah. Sasaran harus diubah, selama ini bansos masyarakat banyak sekali tepat sasaran atau enggak? Kita berharap berhasil mengurangi angka kemiskinan tapi nyatanya belum. Sehingga penting sinergi Pemda dan DPRD, tidak saling egois. Masyarakat menjadi lebih sejahtera harus kita utamakan,” tandas Nuryadi, politisi PDI Perjuangan DIY.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menyoroti alokasi dana keistimewaan DIY yang hingga saat ini masih didominasi untuk Dinas Kebudayaan. Seharusnya dana keistimewaan diprioritaskan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki ruang gerak yang besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Kemiskinan tidak bergeming padahal tersupport dana keistimewaan. Why? Menurut pengamatan kami, ada distribusi dana kesitimewaan yang tidak pas. Bahwa sampai hari ini Dinas kebudayaan masih mendominasi dana keistimewaan. Padahal seharusnya didistribusikan kepada OPD yang punya potensi menurunkan angka kemiskinan,” kata RB Dwi Wahyu.
Untuk itu, DPRD mendorong Paniradya dan Sekda untuk konsolidasi bersama melakukan pemetaan anggaran penanganan kemiskinan baik yang bersumber APBD maupun Dana Keistimewaan DIY.
“Artinya apa? Hari ini Paniradya dan Sekda konsolidasi mapping anggaran reguler danais jalan bersama menurunkan angka kemiskinan. Harus ada konsolidasi distribusi anggaran dais yang ada disalurkan kepada opd yang punya potensi menurunkan angka kemiskinan,” tandas RB Dwi Wahyu. (Wur)
