Yogyakarta, KABARNO : Pimpinan definitif DPRD DIY masa jabatan 2024-2029 telah resmi mengucapkan sumpah janji dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DIY, Rabu, (23/10/2024).
Empat pimpinan DPRD yang mengucapkan sumpah janji yaitu Ketua DPRD DIY Nuryadi dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua 1 Budi Waljiman dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua 2 Imam Taufik dari FPKS, dan Wakil Ketua 3 Umaruddin Masdar dari PKB.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi dari Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan setelah pimpinan definitif resmi terbentuk, akan dilanjutkan pembentukan alat kelengkapan dewan.
“Setelah ini kita akan rapat bersama pimpinan Fraksi dan kita undang juga pimpinan pansus perda tata tertib untuk membuat rencana berikutnya, karena kita belum ada alat kelengkapan dewan. Sementara Perda tatib kita meski sudah diselesaikan tapi masih ada evaluasi di Kementrian,” terang Nuryadi <span;>usai pengucapan sumpah janji pimpinan definitif DPRD DIY, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY, Rabu, (23/10/2024).
Nuryadi berharap alat kelengkapan dewan dapat segera terbentuk, karena masih ada beban pekerjaan rumah untuk membahas dan menetapkan APBD 2025. Sesuai aturan APBD harus ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum tahun berjalan. Sehingga APBD 2025 harus ditetapkan sebelum 30 November.
Untuk itu, alkap harus segera terbentuk agar penetapan APBD tepat waktu. Begitu pula pencermatan dan pembahasannya masih cukup leluasa.
“Target waktu secepatnya. Nanti kami minta pendapat politik dari pimpinan fraksi mau kapan. Kalau ini terlalu tertunda lama, saya khawatir APBD 2025 juga terlambat, kalau gak terlambat ya kita jadi terburu-buru garapnya , mohon maaf jadi tidak bisa maksimal,” terangnya.
Nuryadi menjelaskan jika alkap tak kunjung terbentuk, batas waktu pembahasan APBD 2025 semakin terbatas, dikhawatirkan pencermatan RAPBD tidak maksimal, sehingga aspirasi rakyat tidak terakomodir.
“Proses APBD ini kan lewat alkab ya, komisi, banggar kalau ini (alkab) tidak segera terbentuk, kami khawatirnya tidak maksimal proses pencermatannya. Artinya kita bahas APBD itu tidak dalam konteks asal memotong anggaran, aspirasi kan ada, dimana apsirasi, gagalnya dimana, bisa mengukur gitu,” tandas Nuryadi.
Secara umum Nuryadi menegaskan pimpinan DPRD definitif bersama seluruh anggota DPRD DIY siap menyamakan gerak dan langkah untuk menjalankan fungsi DPRD DIY secara optimal, tanpa melihat perbedaan latar belakang partai politik.
“Walaupun kita beda-beda partai politik, tapi kan intinya bagaimana wilayah ini menjadi maju dengan adanya wakil rakyat ini. Nah, tugas kita untuk menciptakan itu,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY dari Fraksi PKS, Imam Taufik mengatakan bahwa jabatan pimpinan DPRD bukanlah suatu kemuliaan tetapi sebaliknya justru amanah berat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam hal melaksanakan fungsi utama DPRD yaitu legislasi pembuatan peraturan perundang-undangan, pembahasan anggatan budgeting , fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.
Kerja keras harus dilakukan seiring masih banyaknya PR di DIY. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, ketimpangan wilayah dan kesenjangan pendapatan dll.
“Kami pimpinan akan berusaha sdmakin baik di periode sekarang, dengan harapan nantinya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Apalagi, saat ini DIY masih mempunyai PR berat kemiskinan dll. Kami akan melihat memantau pelaksanaan regulasi RPJMD dll sehingga harapan besar masyarakat yang diamanahkan ke kita bisa diwujudkan dengan baik,” pungkas Imam Taufik. (wur)
