Prof Dr H Haryono Suyono, MA, PhD ketika menyerahkan penghargaan Damandiri Award di Semarang mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi yang ditorehkan sejumlah bupati yang ia beri gelar, Bupati Posdaya.
“Bupati Kulon Progo, beliau mendirikan Posdaya sebagai ujung tombak pembangunan keluarga. Selama ini pembangunan sudah berjalan, ke depan pembangunan akan lebih cepat lagi sehingga kesejahteraan dapat terwujud. Saat yang sama keluarga miskin dapat diminimalisir. Semua warga masyarakat terlibat dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan di sekelilingnya.
Posdaya memberikan andil yang berarti bagi proses pemberdayaan di masyarakat. Gerakan masyarakat itu mampu mengantarkan masyarakat membangun usahanya. Mulai dari usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meningkat menjadi usaha kecil yang memenuhi kebutuhan lingkungan dan seterusnya menjadi usaha yang berkembang seiring dengan kemajuan masyarakatnya. Dukungan dari berbagai pihak memungkinkan usaha Posdaya maju dan berkembang.
Ada proses pendampingan dari perguruan tinggi dan satuan perangkat kerja daerah, ada dukungan lembaga keuangan dan perbankan. Pengusaha yang baru mulai akan mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat meminimalisir kendala yang ada. Kesungguhan keluarga merintis usaha, pendampingan dan bantuan modal akan memperlancar lajunya usaha yang dijalankan.
Posdaya melakukan pendataan dan pemutakhiran data, hasil yang diperoleh mencengangkan, angka kemiskinan turun menjadi 12 persen dari jumlah penduduk di Kulon Progo.
Penurunan yang spektakuler mendatangkan tanda tanya, meski rialitas data di lapangan menunjukkan angka yang sebenarnya. BPS bersama badan dunia WHO dan UNFPA melakukan pemutakhiran data menggunakan data Posdaya sebagai entry. Hasilnya disepakati angka kemiskinan di Kulon Progo 16 persen.
Angka kemiskinan di Kulon Progo yang 16 persen, hasil kompromi karena di masyarakat ada yang protes kalau tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk mengakomodir masyarakat yang marah-marah, mereka dimasukkan kelompok miskin agar mendapat bantuan langsung.
Masyarakat sesungguhnya tidak miskin, tapi berada antara orang yang tidak miskin sehingga mereka berada di urutan bawah dari masyarakat yang mampu. Mereka ini mengharapkan bantuan langsung dari pemerintah. Sebab bantuan pemerintah bagi masyarakat Indonesia menjadi keharusan, masyarakat yang membayar pajak, masyarakat yang memiliki pemimpin dan masyarakat yang mempunyai kekayaan.
Pemerintah bertugas memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya sehingga bantuan kecil menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah yang mendapat mandat untuk memimpin. Mereka inilah yang menuntut pemerintah memberikan kesejahteraan, termasuk bantuan langsung tunai. (bersambung)
