Yogyakarta, KABARNO : Fraksi Partai Golkar DPRD DIY mencatat sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY belum tercapai hingga Triwulan III 2024. Mulai dari pengentasan kemiskinan, ketimpangan wilayah, persoalan sampah, lingkungan, pertanian dll.
Syarif Guska Laksana, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY mengatakan sampai Triwulan III tahun 2024, angka kemiskinan di DIY mencapai 10,83% padahal target angka kemiskinan di DIY berdasarkan RPJMD tahun 2024 sebesar 10,16%. Artinya sampai Triwulan III tahun 2024 capaian penurunan angka kemiskinan di DIY baru mencapai 93,81%.
“Angka ini jauh di atas angka rata-rata nasional 9,03% pada Juli 2024,” kata Syarif Guska Laksana di DPRD DIY, Rabu, (4/12/2024).
Lebih lanjut, Fraksi Golkar DPRD DIY menyoroti penggunaan indikator pengeluaran dalam menentukan kemiskinan. Indikator ini dinilai tidak relevan dengan kondisi DIY. Karena, masyarakat di DIY mengandalkan ketahanan pangan dimana kebutuhan pangannya tercukupi oleh lingkungan. Selain itu, masyarakat DIY bukan merupakan masyarakat yang konsumtif, sehingga pengeluaran dibawah baseline angka kemiskinan.
“Tingginya angka kemiskinan di DIY yang melebihi rata-rata angka kemiskinan nasional dikarenakan resilensi ketahanan pangan dan kepemilikan aset di DIY yang cukup tinggi. Banyak masyarakat di DIY yang mengandalkan ketahanan pangan karena kebutuhan pangannya tercukupi oleh lingkungan, gotong royong masyarakat yang luar biasa serta adanya kepemilikan aset (pohon jati, ternak) yang bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat DIY bukan merupakan masyarakat yang konsumtif, sehingga pengeluaran masyarakat bisa ditekan yang mengakibatkan pengeluaran masyarakat di bawah baseline angka kemiskinan,” tandasnya.
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar DPRD DIY berharap Pemda DIY melakukan sejumlah langkah diantaranya optimalisasi dana keistimewaan (danais) untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam layanan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja.
“Pemda DIY melakukan kajian atas kemiskinan DIY yang disesuaikan dengan kondisi khas DIY. Perlunya kajian multidimensional kemiskinan, mengingat data BPS sebagai rujukan kebijakan secara nasional,” katanya.
Selain itu, optimalisasi pembangunan di wilayah selatan DIY khususnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar.
“Mengedepankan sinergi dan kolaborasi antar sektor agar program kegiatan dan capaian kinerja Pemda DIY tepat sasaran, dapat diukur dan memberi dampak bagi masyakarat,” pungkasnya. (Wur)
